Bangun Infrastruktur Rp 4.700 T, Jokowi Butuh BUMN dan Swasta
Jakarta - Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Butuh dana yang besar untuk mnggarap infrastruktur, sementara pemerintah tak bisa hanya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai Rp 4.700 triliun.
"Kalau kita lihat total kebutuhan infrastruktur 2015 -2019 di RPJMN itu Rp 4.700 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto dalam diskusi pembangunan infrastruktur di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Hadiyanto merinci, dari angka tersebut kontribusi dari APBN sebanyak 41,3% atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22% atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7% atau senilai Rp 1.725 triliun.
"Jadi akan ada kebutuhan yang terpenuhi dari sektor pemerintah maupun BUMN. Ini juga kesempatan swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur kita," terangnya.
Lebih lanjut, Hadiyanto mengatakan dana tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Mulai dari infrastruktur jalan, rel kereta, bandara, pelabuhan, hingga transportasi massal.
"Itu semua untuk dapat mengejar kebutuhan infrastruktur yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi pemerintah memang sedang fokus untuk membangun infrastruktur," kata Hadiyanto.
